banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

ASN Wajib Lapor LHKPN secara Jujur.

 Tanjungpinang – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) kini diwajibkan mengisi laporan harta kekayaan.
Kewajiban tersebut, berdasarkan surat edaran Pimpinan KPK Nomor. 08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan KPK Nomor. 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2017, penyampaian LHKPN mulai berlaku secara elektronik.
Dengan diberlakukan kebijakan tersebut, Inpektorat Daetah Kota Tanjungpinang, melaksanakan kegiatan Asistensi e-LHKPN kepada Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, di Aula Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Rabu, (22/2/18).
Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota, Drs. Raja Ariza, MM, mengatakan penggunaan elektronik (e-LHKPN) ini, akan memberi kemudahan bagi ASN untuk penyampaian laporan harta kekayaan kepada KPK. Pelaporan kekayaan tersebut menjadi lebih akurat dan mudah.
” Dalam pelaporan LHKPN ini, tidak ada yang perlu di takuti. Apa yang kita miliki harus kita laporkan, agar kita mudah untuk memonitoring, apakah harta kita bertambah atau berkurang setiap tahunnya “, ujarnya
Dalam penyampaian e – LHKPN ini, Raja Ariza menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada KPK atas perubahan dari LHKPN manual menjadi e-LHKPN. Dia berharap, kedepan semua sistem administrasi pemerintahan dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini, selain murah, penerapan e – goverment lebih praktis dan mudah. Selain  itu, pimpinan semakin mudah mengontrol dan memonitoring pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan.
” Saya sangat apresiasi atas dukungan dan kehadiran KPK dalam sosialisasi e- LHKPN ini, di Pemerintah Kota Tanjungpinang. Tahun ini, kita akan mulai menerapkan e – LHKPN. Kepada peserta yang hadir, manfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dengarkan penjelasan mengenai e – LHKPN, yang akan disampaikan oleh narasumber dari tim pengelola KPK, ” ujar Pj. Wali Kota.
Asistensi Implementasi e-LHKPN ini, disampaikan oleh Tim Pengelola e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Jakarta, yaitu Ben Hardy. S dan Dina Nur Azzyati, yang diikuti Pejabat Esselon II, III, Camat, Lurah, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, serta Kasubag Umum Kepegawaian dan Bendahara di masing-masing OPD Pemerintah Kota Tanjungpinang.**(Humas)

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code