banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Jonan Jelaskan Perkembangan Negosiasi Freeport di Komisi VII

Ilustrasi Freeport (Istimewa)

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memberi penjelasan kepada Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia. Penjelasan ini diberikan jelang batas waktu negosiasi yang berakhir pada 10 Oktober besok.

Jonan mengatakan kesepakatan dengan Freeport secara garis besar sudah tercapai pada 27 Agustus kemarin. Kesepakatan itu yakni perpanjangan operasi secara bertahap 2×10 tahun hingga 2041, pembangunan smelter, divestasi 51 persen, serta peningkatan penerimaan negara. “Dari pertemuan sampai hari ini, sebenarnya tidak ada yang berubah,” kata Jonan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (9/10).

Jonan menjelaskan pembahasan skema divestasi dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan. Pembahasan detail itu mengenai skema pelepasan, waktu dan harga saham. Namun dalam rapat kerja itu, Jonan tidak menjelaskan secara rinci pembahasan divestasi itu lantaran pihaknya hanya mendukung. “(Divestasi) ini tergantung kemampuan negara dan BUMN. Kedua, nilai valuasi dari saham 51 persen itu berapa. Jadi dua hal ini dibicarakan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN yang mewakili negara. Jadi kami support saja,” jelasnya.

Dikatakannya pembangunan smelter bersifat mutlak. Artinya, tidak ada negosiasi. Sedangkan peningkatan penerimaan negara sedang disiapkan rancangannya oleh Kementerian Keuangan. Nantinya detail divestasi dan penerimaan negara itu akan dituangkan dalam lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Lebih lanjut Jonan menegaskan perpanjangan operasi pasca-2021 diberikan bila seluruh poin negosiasi selesai. Dia menegaskan operasi Freeport tak lagi berdasarkan Kontrak Karya (KK) atau sesuai dengan amanat Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubata (Minerba). “Pemerintah menyetujui perpanjangan maksimum 2×10. Ini sesuai dengan UU Minerba, jadi diperpanjang pertama 2021-2031, lalu dengan persyaratan apabila memenuhi dapat diperpanjang lagi. Saya katakan dapat itu tapi belum tentu 10 tahun kedua,” tegasnya.

Oleh: Rangga Prakoso / WBP

Sumber: BeritaSatu.com

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code