banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Kades Diminta Laporkan Progres Kerja

BINTAN (HK) – Setiap kepala desa (kades) diminta untuk melaporkan setiap progres kerja baik fisik maupun non fisik yang sumber keuangannya dari alokasi dana desa (ADD) setiap 6 bulan sekali. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bintan,  Ronny Kartika, Senin (28/8). Kata dia, sesuai dengan arahan Bupati Bintan Apri Sujadi, wacana ini dilakukan bersama dengan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Dana Daerah (TP4D) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang.
“Sesuai arahan Pak Bupati kita akan upayakan pertemuan 3 bulan sekali dengan pihak TP4D. Kami memprogramkan kedepannya seperti adanya progran evaluasi fisik dan keuangan. Jadi kita minta kepala desa menyampaikan progres perkembangan fisik dan keuangan di masing-masing desanya,” ujar Ronny.

Ronny tak menginginkan kesalahan yang dibuat dua kepala desa yakni Hamdan Kepala Desa Penaga dan Yusran Munir Kepala Desa Malang Rapat hingga tersandung masalah hukum terjadi lagi di Bintan kedepannya. “Jangan sampai bias, kalau ada udah tutup tahun ada masalah. Mereka (kepala desa) bukan masuk pembinaan lagi, sudah penindakan. Kita butuh bantuan pengawalan, kalau ada yang keliru supaya bisa dirapikan ditata lagi,” ungkap Ronny.

Pengelolan ADD dari pemerintah memang bisa membuat lubang untuk kepala desa berurusan dengan hukum bila salah dalam menggunakannya. TP4D Kejari Tanjungpinang saat melakukan sosialisasi mengenai ADD beberapa waktu lalu di Bintan, Kepala Kejari Tanjungpinang Herry Ahmad Pribadi menyarankan agar seluruh kepala desa berkoordinasi dengan TP4D.

“Sampai sejauh ini memang belum ada yang berkonsultasi dengan kami (Kejari) terkait penggunaan dana desa ini. Kita menginginkan koordinasi kepala desa, sehingga kita bisa melakukan pembinaan secara baik dalam mengawal program pemerintah ini,” ungkapnya kemarin. (oxy)

HALUANKEPRI.COM

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code