banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Ini Penjelasan Yusril soal Pansus Angket DPR dan KPK

Yusril Ihza Mahendra (Antara)

Jakarta – DPR dinilai berhak untuk melaksanakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab KPK adalah bagian dari ekesekutif yang bertugas melaksanakan UU, dan boleh diawasi dalam pelaksanaan UU itu.

Hal itu diungkapkan oleh pakar hukum tata negara, mantan Mensesneg, mantan Menteri Kehakiman, dan yang ikut membidani lahirnya UU KPK, Yusril Ihza Mahendra, di hadapan Pansus Hak Angket KPK, Senin (10/7).

“Timbul pertanyaan dapatkan DPR secara konstitusional melakukan angket ke KPK? Saya jawab, karena KPK dibentuk dengan undang-undang, maka untuk mengawasi pelaksanaan UU itu, DPR dapat melakukan angket terhadap KPK,” kata Yusril.

Secara hukum ketatanegaaan, menurut dia, karena KPK dibentuk dengan UU, maka untuk menyelidiki sejauhmana UU dilaksanakan di dalam prakteknya, DPR dapat melakukan angket kepada komisi antikorupsi itu. Substansi hak angket sendiri, Yusril mengaku tak berwenang menelaahnya.

Dari sisi historis, Yusril menjelaskan hak angket parlemen sudah dipraktekkan, bahkan sejak awal berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Hak angket kembali diberikan kepada DPR Sementara 1950, sempat dimasukkan di UU 7/1954, sebelum akhirnya diberlakukan melalui UU MD3.

“Angket bukan sesuatu yang baru. Jadi, sudah dijalankan di sistem parlementer. Angket itu melekat di DPR. Ketika lahir UU MD3, maka pasal angket yang diatur di UU 7/54 diadopsi di dalamnya karena dianggap sesuai dengan sistem presidensial setelah amandemen UUD 45,” jelasnya.

Untuk memudahkan, hak angket adalah bekal DPR dalam melaksanakan satu dari tiga tugas utamanya. Yakni membuat UU, melakukan pengawasan jalannya pemerintahan, dan pembahasan anggaran bersama Pemerintah.

Sementara KPK sendiri merupakan organ dari eksekutif, yang hidup dalam demokrasi bersama organ yudikatif dan legislatif. KPK bukanlah bagian dari yudikatif sebab KPK tak bertugas memutus perkara. KPK hanya melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

KPK juga bukanlah masuk organ legislatif yang bertugas memproduksi undang-undang. Adapun aturan yang dibuat KPK hanyalah sekedar peraturan internal yang wajib berlaku di internal lembaga itu.

“Maka Apakah KPK masuk ke dalam eksekutif? jawab saya iya,” kata Yusril.

Diakui Yusril, sejak ada amanat untuk membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi KPK, sudah ada pandangan yang mengkhawatirkan tumpang tindihnya lembaga itu dengan lembaga penegakan hukum lainnya. Yakni seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Saat itu, Fraksi TNI yang masih ada di DPR, sudah memprediksi terjadinya masalah itu.

Oleh Yusril sebagai wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU itu, dirinya menekankan tumpang tindih dimaksud takkan terjadi. Sebab KPK melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tetap dengan syarat tertentu. Yakni obyeknya penyelenggara negara, dengan nilai kerugian negara minimal Rp 1 miliar, dan perkaranya menarik perhatian masyarakat.

“Menarik perhatian masyarakat itu dalam arti ketika Polri dan Kejagung tidak melakukan langkah hukum, KPK berwenang lakukan penyelidikan dan penyidikan,” kata dia.

Soal sejauhmana KPK bekerja selama ini dalam koridor itu, Yusril menjawab diplomatis. “Saya tidak masuk di situ.”

Diakuinya juga, bahwa sejak awal KPK memang diberikan kewenangan luar biasa oleh pemerintah dan DPR saat pembentukannya dahulu. Namun diingatkannya, lembaga yang punya kewenangan luar biasa, tidak bisa permanen.

Sebagai contoh, di era Soeharto, ada lembaga Komando Keamanan dan Ketertiban (Komkamtib). Saat itu, untuk pemulihan keamanan dan ketertiban, merupakan tugas Polri. Namun, presiden memberikan kewenangan kepada TNI lewat Komkamtib. Dalam perjalanannya, Komkamtib banyak dikritik dan menimbulkan sejumlah insiden. “Lalu Komkamtib diakhiri sendiri oleh Soeharto,” kata Yusril.

Mirip seperti Komkamtib dimaksud, KPK dinilainya memang diberikan kewenangan luar biasa, khususnya untuk koordinasi dan supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dipahami juga saat itu soal arah untuk memperkuat Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Ketika Polri dan Kejaksaan dinilai sudah kuat, maka Pemerintah dan DPR boleh saja berbuat sesuatu terhadap KPK.

“Yang jelas, suatu lembaga yang dibentuk dalam keadaan serius, darurat, kemudian diberi kewenangan luar biasa, maka sifatnya tidak permanen. Itu jika dilihat dari sistem ketatanegaraan,” katanya.

Sumber: BeritaSatu.comOleh: Markus Junianto Sihaloho / CAH

Share

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code