banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Politikus Golkar Markus Nari Tersangka Kasus KTP Elektronik

Markus Nari (Antara/Wahyu Putro A)

 

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golkar, Markus Nari, sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan lembaga antikorupsi tersebut.

Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi eKTP dan kasus dugaan pemberian keterangan tidak benar di persidangan perkara KTP elektronik.

“KPK mengumumkan satu proses penyidikan baru yaitu berkaitan dengan indikasi korupsi eKTP dan terkait juga indikasi memberikan keterangan tidak benar dengan tersangka MSH (Miryam S Haryani). KPK menetapkan MN (Markus Nari) anggota DPR periode 2014-2019 sebagai tersangka atas dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dan penuntutan pemeriksaan di sidang tersangka atau saksi pengadilan,” kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/6).

Markus diduga telah memengaruhi Irman dan Sugiharto, yang merupakan dua terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Markus juga diduga memengaruhi anggota DPR Miryam S Haryani untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saat bersaksi di pengadilan.

“Selain itu, MN (Markus Nari) dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung dan tidak langsung pemeriksaan dalam indikasi penyidikan pemberian keterangan yang tidak benar dengan tersangka MSH dalam persidangan KTP elektronik,” katanya.

Sebelumnya, KPK telah menyita handphone (HP) dan sejumlah dokumen seperti fotokopi berkas berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Markus saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus KTP elektronik. Barang-barang tersebut disita saat tim penyidik menggeledah rumah pribadi dan dinas milik Markus.

Diduga, Markus Nari menghalangi proses penyidikan dan penuntutan lantaran namanya disebut menerima uang sekitar Rp 4 miliar terkait proyek pengadaan KTP elektronik. Namun, Markus membantah hal itu saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4).

Atas perbuatannya, Markus disangka melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Suara Pembaruan

Fana Suparman/HA

Suara Pembaruan

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code