banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

DPR Bakal Proses Calon Anggota KPU dan Bawaslu Secepatnya

Fadli Zon (antara)

Jakarta – Pimpinan DPR telah menerima surat dari pemerintah mengenai calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjamin tak akan menghambat proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022.

“Surat sudah diterima. Pokoknya kita secepat mungkin proses. Tidak akan memperlambat lah,” kata Fadli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/3).

Menurutnya, pimpinan DPR tentu menyerahkan sepenuhnya segala proses kepada Komisi II DPR. “Kita serahkan dulu, karena ini domain Komisi II. Lalu kita lihat nanti. Saya kira kita masih punya cukup waktu,” ujarnya.

Dia kembali menjamin DPR tak bakal menunda-nunda pemilihan. “Enggak. Kita akan secepat mungkin. Tapi mencari yang terbaik,” ucap politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini.

Dia menambahkan, pihaknya menginginkan komisioner penyelenggara dan pengawas pemilu yang teprilih, benar-benar mempunyai kompetensi.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap agar DPR segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan serta pemilihan anggota KPU dan Bawaslu. Sebab, masa jabatan Komisioner KPU dan Bawaslu periode 2012-2017, berakhir pada 12 April 2017.

Menurutnya, transisi dan keberlanjutan kelembagaan KPU dan Bawaslu merupakan salah satu kunci sukses dan tantangan agar Pemilu 2019 berjalan dengan jujur, adil, serta demokratis. Ia mengkhawatirkan anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 mengalami kesulitan dalam hal transisi, jika proses pemilihan mendekati 12 April.

“Secara teknis, tidak ada hal yang menghambat Komisi II DPR untuk bisa melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu,” kata Titi.

Sementara itu, anggota Panitia Seleksi (pansel) KPU dan Bawaslu, Betti Alisjahbana mengatakan, pihaknya bakal menjelaskan kepada DPR, alasan merekomendasikan 14 nama calon anggota KPU dan 10 Bawaslu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, dia mengaku belum menerima undangan audiensi dari Komisi II. “Sampai saat ini undangannya belum kami terima,” kata Betti.

Suara Pembaruan

Carlos KY Paath/PCN

Suara Pembaruan

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code