banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Bawaslu: DKI Jakarta Terbanyak Dugaan Pelanggaran pada H Pemungutan Suara

Ilustrasi Bawaslu (Istimewa)

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang paling banyak dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu, 15 Februari 2016. Bawaslu menemukan ada 97 dugaan pelanggaran di DKI Jakarta pada hari pemungutan suara.

“Dibandingkan pelaksanaan pilgub di daerah lain, DKI memang yang paling tinggi laporannya. Kita mencatat terdapat 97 dugaan pelanggaran,” ujar anggota Bawaslu RI Daniel Zuchron di Kantor Bawaslu, Jalan M. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/2).

Dari 97 laporan tersebut, jelas Daniel, yang paling banyak dugaan pelanggarannya terkait kesalahan prosedur dalam pilkada dan ketidakpahaman Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) terkait Surat Edaran nomor 151 tahun 2017.

“Ketidakpahaman KPPS inilah yang justru membuat warga tidak bisa mencoblos karena harus terkait E-KTP, KK dan surat keterangan. Ini kadang membingungkan pemilih karena KPPS tidak bisa menjelaskan dengan baik,” ujar dia.

Selain itu, lanjut Daniel, terdapat 26 dugaan pelanggaran terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), 18 laporan tentang persoalan logistik pemilu, 8 laporan terkait dugaan politik uang dan 5 laporan muncul karena dugaan keterlibatan penyelenggara negara di pilkada.

Sementara dugaan pelanggaran berbasis TPS yang terbanyak masih terkait kesalahan prosedur pemungutan dan minimnya pengetahuan KPPS sebanayak 40 kasus, kehilangan hak pilih/C6/surat suara kurang sebanyak 22 kasus, kampanye dengan alat peraga/intimidasi sebanyak 7 kasus, pemilih mengggunkan C6 orang lain atau dokumen palsu sebanyak 4 kasus, TPS tidak sesuai dengan standar pendirian TPS sebanyak 2 kasus dan pemilih salah TPS sebanyak satu kasus.

“Secara umum banyak laporan pelanggaran yang kami dapat, jumlah setiap daerah berbeda-beda. Jadi yang sudah ada ini jumlahnya bisa bertambah. Nanti rekomendasinya, bisa pidana atau tindakan administrasi dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang,” tandas dia.

Lebih lanjut, Daniel mengungkap pilgub dengan dugaan pelanggaran terbanyak kedua adalah Banten sebanyak 68 laporan, disusul pilgub di Bangka Belitung (30 laporan), pilgub Aceh (25 laporan), Papua Barat (22 laporan), Gorontalo (14 laporan) dan Sulawesi Barat (11 laporan).

Di Banten yang paling banyak dugaan pelanggarannya adalah persoalan DPT sebanyak 29 laporan, kemudian persoalan logistik sebanyak 15 laporan, kesalahan prosedur (14 laporan), keterlibatan penyelenggara negara (5 laporan) dan politik uang (5 laporan).

Di Babel yang paling banyak dugaan pelanggarannya adalah persoalan kesalahan prosedur sebanyak 9 laporan, kemudian disusul dugaan pelanggaran politik uang (7 laporan), persoalan DPT (6 laporan), keterlibatan penyelenggara negara (5 laporan) dan persoalan logistik (3 laporan).

Dugaan pelanggaran terbanyak di pilgub Aceh adalah persoalan DPT sebanyak 11 laporan, disusul dengan dugaan pelanggaran kesalahan prosedur (5 laporan), persoalan logistik (5 laporan), keterlibatan penyelenggara negara (2 laporan) dan politik uang (2 laporan).

Sementara di Pilgub Papua Barat, dugaan pelanggaran terbanyak adalah kesalahan prosedur sebanyak 10 laporan, persoalan logistik (5 laporan), persoalan DPT (4 laporan), keterlibatan penyelenggara negara (2 laporan) dan politik uang (1 laporan).

Dugaan pelanggaran terbanyak di Gorontalo adalah kesalahan prosedur sebanyak 8 laporan, keterlibtan penyelenggara negara (3 laporan), politik uang (2 laporan), dan persoalan logistik (1 laporan).

Sedangkan dugaan pelanggaran terbanyak di pilgub Sulawesi Barat adalah persoalan kesalahan prosedur sebanyak 5 laporan, persoalan DPT (3 laporan), politik uang (2 laporan) dan keterlibatan penyelenggara negara (1 laporan).

Yustinus Paat/CAH

BeritaSatu.com

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code