banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

KPK: Penyuap Patrialis Bagian Kartel Daging

Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa setelah tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Gedung KPK, Jakarta, 27 Januari 2017. (Antara/Wahyu Putro A)

Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief mengungkapkan, Dirut CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman yang telah menjadi tersangka pemberi suap kepada mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar merupakan bagian dari kartel daging yang menguasai bisnis importasi daging di Indonesia.

Hal ini salah satunya terindikasi dari banyaknya stempel atau cap kementerian, dan direktorat jenderal di Indonesia serta label halal dari sejumlah negara pengekspor yang disita KPK saat menggeledah kantor Basuki beberapa waktu lalu.

“Iya, dia itu kartel. Lihat saja kita dapatkan 28 stempel di perusahaannya itu. Jadi itu mereka penguasa daging sapi,” kata Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/1).

Syarief membantah pernyataan Basuki yang menyebut Bulog telah memanfaatkan UU nomor 41 tahun 2014 untuk memonopoli importasi daging. Sebaliknya, Syarief menyatakan, dengan aturan zone based yang diatur dalam UU nomor 41 tahun 2014, Bulog justru berupaya mengurai monopoli importasi daging yang salah satunya dilakukan Basuki.

“Iya maka oleh karena itu bulog itu melalui peraturan pemerintah itu ada untuk mengurai tata niaga supaya ada persaingan salah satunya persaingan dengan Bulog,” katanya.

Untuk itu, Basuki mendukung adanya uji materi UU nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengancam 20 perusahaan importasi daging miliknya. Kehadiran UU tersebut dinilai menghancurkan bisnis kartel daging karena Bulog dapat memasok daging dari negara selain negara-negara pengekspor yang dikuasai Basuki.

“Sebenarnya itu mungkin karena melalui peraturan presiden. Karena waktu itu ternyata mereka orang-orang ini, Basuki ini yang mau memonopoli. Sehingga dengan adanya impor dari Bulog itu merasa tersaingi dan tidak bisa jual lebih mahal. Makanya mereka meminta JR (Judicial Review UU nomor 41 tahun 2014), supaya jangan dibolehkan Bulog untuk mengimpor dari negara yang dianggap belum 100 persen (terbebas dari penyakit hewan),” tuturnya.

Menurut Syarief, dengan adanya kasus ini, pihaknya kembali mendalami dugaan kartel daging yang sempat mencuat dalam kasus dugaan suap kuota impor daging yang menjerat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq, dan koleganya Ahmad Fathanah. Dalam kasus itu, Basuki juga sempat diperiksa penyidik KPK.

“Itu kalau soal daging ini kan dia yang terlibat si pemberi ini dia memang pada waktu kasus yang lama dulu. Dia juga pernah ditanyakan, pernah dimintai keterangan. Jadi oleh karena itu maka kita lihat lagi dan ternyata masih nyangkut kasusnya,” ungkapnya.

Suara Pembaruan

Fana Suparman/CAH

Suara Pembaruan

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code