banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Klaten

Ruang kerja bupati Klaten disegel KPK. (Antara)

Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Bupati Klaten Sri Hartini, Senin (2/1). Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus suap promosi dan mutasi jabatan yang menjerat Hartini dan Kasie SMP Dinas Pendidikan Klaten, Suramlan sebagai tersangka.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, selain ruang kerja Hartini, tim penyidik juga menggeledah ruang kerja Sekretaris Daerah Klaten Jaka Sawaldi, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Klaten Sartiyasto.

“Benar, informasi yang kami terima, sebagai kelanjutan OTT (operasi tangkap tangan) dan penyidikan terhadap dua orang di kasus suap pengisian jabatan di Klaten dilakukan kegiatan-kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi perkantoran dan rumah dinas di Klaten,” kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (2/1).

Meski demikian, Febri mengaku belum mendapat informasi mengenai dokumen atau barang lain yang disita penyidik dari penggeledahan ini. Hal ini lantaran hingga kini penggeledahan tersebut masih berlangsung.

“Informasi lebih detail masih terus kami koordinasikan dengan tim di lapangan, dan akan disampaikan berikutnya,” katanya.
Penggeledahan ini merupakan lanjutan dari penggeledahan pada Minggu (1/1) kemarin. Saat ini tim Satgas KPK menggeledah rumah dinas bupati Klaten.

Diketahui, dalam OTT pada Jumat (30/12), Tim Satgas KPK mengamankan Sri Hartini, Suramlan, dan enam orang lainnya, yakni PNS Nina Puspitarini, Bambang Teguh, Slamet, honorer Panca Wardhana, serta dua swasta Sukarno dan Sunarso. Dari penggeledahan ini, tim Satgas menyita uang tunai sebesar Rp 80 juta di rumah Sukarno dan uang sekitar Rp 2 miliar dalam pecahan rupiah dan valuta asing, yakni USD 5.700 dan SGD 2.035 di rumah dinas Bupati Klaten. Selain itu, diamankan juga buku catatan penerimaan uang.

Sri Hartini dan Suramlan menyamarkan uang tersebut dengan nama uang syukuran. Setelah ditelusuri, uang ini berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan kaitan pengisian organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah. Hal itu sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dari delapan orang yang diamankan, KPK menetapkan Sri Hartini sebagai tersangka penerima dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Sedangkan Suramlan selaku pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Suara Pembaruan

Fana Suparman/FMB

Suara Pembaruan

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code