banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Kasus Pilkada Kota Jayapura Harus Dibawa ke PTTU

Ilustrasi Pilkada (Beritasatu.com)

Jakarta – Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menegaskan, persoalan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Jayapura yang saat ini menimbulkan polemik di masyarakat terutama di Kota Jayapura harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dalam hal ini PTUN di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Apa yang terjadi dalam Pilkada Kota Jayapura adalah penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura melakukan yang sama dengan cara yang berbeda atau sederhananya subtansi yang sama tetapi perlakuannya berbeda untuk pasangan calon yang ada,” kata Margarito di Jakarta, Selasa (31/1).

Margarito menjelaskan, dalam kasus Pilkada Kota Jayapura, salah satu pasangan calon yaitu pasangan pasangan Boy Markus Dawir-H. Nur Alam belakangan harus gugur dari pencalonan. Pasalnya, SK dukungan Partai PKPI untuk pasangan ini dianggap bermasalah karena ditandatangani oleh Ketua Umum (Ketum) dan Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen), yang mana menurut peraturan Undang-undang (UU), SK dukungan partai harus ditandatangi oleh Ketum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen).

“Sementara pasangan lainnya juga punya masalah yang sama tetapi oleh KPU tetap diloloskan. Itulah maksud saya, ini subtansinya sama tetapi perlakuan beda,” jelas dia.

Selain itu, kata Margarito, KPU Pusat juga seolah-olah tidak berdaya sehingga mengeksekusi keputusan tersebut secara tidak cermat.

“Kalau mau adil dua-duanya harus batal atau dua-duanya bisa lolos karena syarat pada dua pasangan calon ini sama-sama bermasalah,” sambung dia.

Selain itu, kata Margarito, KPU rupanya tidak mengindahkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi ulang syarat pencalonan pasangan calon, baik untuk pasangan Benhur Tomi Mano – Rustan Saru maupun terhadap pasangan Boy Markus Dawir-H. Nur Alam yang diketahui bahwa KPU tidak mengindahkan keputusan Bawaslu.

“Maka itu, supaya adil bagi semua, sengketa ini harus dibawa ke PTTUN di Makassar dengan pokok perkara terkait tidak diindahkannya perintah Bawaslu oleh KPU. Dengan adanya proses hukum di PTTUN ini, maka tahapan Pilkada Kota Jayapura harus dihentikan sementara waktu,” pungkas Margarito.

Yustinus Paat/FER

BeritaSatu.com

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code