Menpora Imam Nahrawi bersama Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, dan Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Mudai Maddang didampingi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Gatot S Dewa Broto saat peluncuran logo dan maskot Asian Games 2018 di Kantor Staf Presiden Jakarta, 28 Juli 2016. (Kempora)

Menpora Imam Nahrawi bersama Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, dan Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Mudai Maddang didampingi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Gatot S Dewa Broto saat peluncuran logo dan maskot Asian Games 2018 di Kantor Staf Presiden Jakarta, 28 Juli 2016. (Kempora)

Jakarta – Polda Metro Jaya sudah mengumumkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Dody Iswandi sebagai tersangka dugaan korupsi dana acara karnaval Road To Asian Games di enam kota.

Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menyampaikan dugaannya dalam kasus ini terindikasi ada upaya memecah anggaran agar bisa dilakukan penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan penyelenggaraan event.

Dia pun mengimbau agar Kepolisian bersedia untuk lebih rinci dalam mendalami semua kontrak sosialisasi pelaksanaan Asian Games 2018, sehingga bukan hanya Dody yang terjerat.

“Ditetapkannya Dody Iswandi sebagai tersangka diharapkan menjadi langkah awal bagi pihak Kepolisian untuk mengembangkan penyidikan lebih jauh lagi dalam kasus ini,” kata Jajang, Senin (5/12).

Berdasarkan catatan CBA, terdapat 63 proyek yang terindikasi bermasalah terkait pelaksanaan Asian Games 2018 dengan nilai Rp10.086.794.800. Puluhan proyek tersebut rentan bermasalah dan diselewengkan karena diduga dilakukan tidak melalu mekanisme lelang, melainkan melalui penunjukan langsung.

Diungkapkan Jajang, ada kesan kuat modus di mana dana lebih dari Rp10 miliar dibagi-bagi dalam 63 paket pekerjaan. Nilai setiap proyek dihargai rata-rata Rp 200 jutaan, sehingga bisa dilakukan penunjukan langsung sesuai bunyi undang-undang.

CBA menilai terdapat beberapa kontrak yang memiliki kesamaan jenis/lingkup pekerjaan yang seharusnya tidak dipecah-pecah. Dari 63 kontrak dapat dikelompokkan dalam tiga paket pekerjaan, yakni event organizer, pekerjaan Olympic Solidarity/Olympic Council of Asia Regional Forum, dan Pengadaan barang (personal computer, laptop, infocus, mesin pemindai, baju batik, kaos, jam tangan).

“Dari hal ini terindikasi ada upaya pemecahan paket pekerjaan agar pemilihan penyedia barang/jasa tidak melalui pelelangan,” imbuhnya.

Karenanya, CBA berharap Polda Metro Jaya lebih teliti menyelidiki kasus 63 Kontrak proyek untuk persiapan Asian Games XVIII.

“Ironis dan sangat memalukan buat bangsa ini. Masa Asian Games XVIII belum dilaksanakan, tapi sudah tercium potensi kebocoran uang Negara?” kata Jajang.

Markus Junianto Sihaloho/HA

BeritaSatu.com