Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiyono dan Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Agus Rohmat. (Beritasatu.com/IBayu Marhaenjati)

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiyono dan Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Agus Rohmat. (Beritasatu.com/IBayu Marhaenjati)

Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M.Iriawan, mengeluarkan maklumat terkait aksi unjuk rasa di Istana Negara dan Balai Kota, Jakarta Pusat, tanggal 4 November 2016 mendatang.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono mengatakan, Maklumat dengan nomor MAK/03/X/2016 tersebut bersifat mengingatkan kepada masyarakat yang akan menggelar aksi unjuk rasa agar menyampaikan aspirasinya secara tertib, sehingga kegiatan bisa berjalan dengan aman dan kondusif.

“Menyikapi situasi Kamtibmas yang ada, terkait rencana dilaksanakan aksi demo tanggal 4 November, Polda Metro Jaya mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar melakukan demo dengan tertib,” ujar Awi, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (1/11).

Dikatakan Awi, melalui maklumat ini Kapolda Metro Jaya mengingatkan kembali tanggungjawab polisi sebagai pihak pengamanan dan tanggungjawab pengunjukrasa.

“Sehingga, ke depan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, pelaksanaan demo berjalan tertib, tidak ada orang-orang yang menunggangi, tidak ada provokator-provokator yang memprovokasi. Maklumat ini, mengatur apa kewajiban dan apa tanggungjawab pemerintah khususnya Polri sebagai pihak pengamanan, dan tentu mengatur apa kewajiban dan tanggungjawab peserta yang akan melakukan demo,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Agus Rohmat mengatakan, maklumat itu dikeluarkan untuk memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif dan mencegah keresahan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Sifatnya mengingatkan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana ketika melakukan penyampaian pendapat di muka umum,” tambah Agus.

Berikut Maklumat Kapolda Metro Jaya dengan Nomor: MAK/03/X/2016 tentang Larangan Melakukan Tindak Pidana ketika Menyampaikan Pendapat di Muka Umum:

Bahwa demi memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif dan mencegah keresahan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya, maka Kepolisian Daerah Metro Jaya mengeluarkan MAKLUMAT sebagai berikut,

Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas baik secara langsung maupun menggunakan media massa termasuk media sosial.

Bahwa aparatur pemerintah, khususnya Polri berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

a. Melindungi hak asasi manusia
b. Menghargai Asas Legalitas
c. Menghargai Prinsip Praduga Tidak Bersalah
d. Menyelenggarakan Pengamanan.

Bahwa peserta dan atau penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

a. Menghormati hak-hak orang lain
b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
c. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, peserta dan atau penanggungjawab penyampaian pendapat di muka umum dilarang melakukan tindak pidana antara lain:

1. Membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut atau menguasai senjata api, amunisi dan atau bahan peledak.

Apabila melakukan tindak pidana tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Rl Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang berbunyi: Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke lndonesia, membuat, menerima. mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

2. Membawa, memiliki, menguasai, menyimpan atau mengangkut senjata tajam, senjata penusuk dan atau senjata pemukul;

Apabila melakukan tindak pidana tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL 1948 Nomor 17) dan UU Rl Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang berbunyi: Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steak-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

3. Menghasut atau memprovokasi dengan lisan atau tulisan supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum;

Apabila melakukan tindak pidana tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 160 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500, (empat ribu lima ratus rupiah).

4. Menyebarkan atau meneruskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan elektronik, media elektronik atau media sosial;

Apabila melakukan tindak pidana tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Rl Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.(satu milyar rupiah).

5. Menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dengan elektronik, media elektronik atau media sosial;

Apabila melakukan tindak pidana tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Rl Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

6. Tidak menurut perintah, melawan, dan atau menggagalkan petugas Polri yang sedang menjalankan tugasnya;

Apabila melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 216 ayat (1) KUHP yang berbunyi: barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan yang dilakukan menurut peraturan Undang-Undang oleh pegawai negeri yang diwajibkan yang mengawas-awasi pegawai negeri yang diwajibkan atau yang dikuasakan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, demikian juga barangsiapa dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri itu dalam menjalankan sesuatu peraturan Undang-Undang, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda setingi-tingginya Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).

7. Berkerumun dengan sengaja tidak pergi dengan segera sesudah diperintahkan 3 (tiga) kali oleh petugas yang berhak;

Apabila melakukan tindak pidana tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 218 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa pada waktu orang-orang berkerumun dengat sengaja tidak pergi dengan segera sesudah diperintahkan 3 (tiga) kali oleh atau atas nama kekuasan yang berhak dihukum karena turut campur berkelompok-kelompok dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).

8. Dan atau melakukan tindak pidana: terorisme, pengrusakan, Kekerasan secara bersama-sama, pembakaran, pencurian dengan kekerasan/penjarahan, penghinaan, ditnah, pencemaran nama baik, pelanggaran lalu lintas jalan raya, pelanggaran ketertiban umum, dan atau tindak pidana larinya sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan atau dalam Undang-Undang tertentu yang berlaku maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana ancaman pidana yang termaktub di dalam KUHP dan atau Undang-Undang tertentu tersebut.

Demikian MAKLUMAT ini untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya demi terwujudnya keamanan dan kedamaian serta Persatuan Dan Kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta.

Bayu Marhaenjati/CAH

BeritaSatu.com