Ilustrasi Menko Perekonomian Darmin Nasution (Istimewa)

Ilustrasi Menko Perekonomian Darmin Nasution (Istimewa)

Jakarta – Pemerintah merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam desain terkait rencana pembentukan perusahaan induk (holding) badan usaha milik negara (BUMN). Kajian itu diperlukan di antaranya untuk mengetahui dan memilah BUMN-BUMN yang paling siap dan tidak siap untuk ikut dalam proses pembentukan perusahaan induk tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, terhadap sektor-sektor yang belum siap, Kementerian BUMN perlu melakukan pembenahan. “Kementerian BUMN perlu mengevaluasi sektor mana yang paling siap,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Holding BUMN di Jakarta, Senin (26/9).

Hadir dalam rapat di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Sekretaris Kabinet Ibnu Purna, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Muhammad Saptamurti, Sekretaris Kemenko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, dan perwakilan pejabat dari kementerian/lembaga terkait.

Dalam proses pembentukan holding BUMN, direncanakan ada enam berdasarkan sektor. Keenam sektor itu adalah energi, pangan, logistik, keuangan, pertambangan, dan infrastruktur. Dari enam holding yang diusulkan, holding BUMN energi menjadi yang pertama mendapat persetujuan presiden.

Dari enam sektor yang diusulkan, holding BUMN di sektor pangan yang dinilai paling lemah. “Memang konstelasi holding di sektor pangan yang paling belum siap, padahal itu perlu sekali,” tambah Darmin.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan, pembentukan holding tidak hanya menguntungkan perusahaan holding tetapi juga memberikan keuntungan bagi BUMN yang bergabung dalam holding tersebut. “Kami melihat, banyak perusahaan BUMN kekurangan modal. Diharapkan, holding ini bisa meminjam dan dengan pembayaran bunga melalui operasionalnya,” kata Rini.

Menurut Kementerian BUMN, ada enam manfaat pembentukan holding BUMN. Pertama, kemandirian keuangan tanpa penambahan penyertaan modal negara (PMN). Kedua, membuka lapangan kerja baru. Ketiga, Mendorong ketahanan pangan. Keempat, mempercepat penyediaan perumahan rakyat. Kelima, dividen dan pajak pemerintah meningkat dan keenam, infrastruktur efisien dan terintegrasi.

Demi mempercepat realisasi pembentukan holding BUMN, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
Revisi PP tersebut nantinya akan menjadi referensi hukum untuk Peraturan Pemerintah lainnya di masing-masing sektor holdingBUMN. “Mengenai PP Nomor 44 Tahun 2005, kami akan selesaikan dalam sepuluh hari ini,” ujar Darmin seperti dikutip dalam laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari yang sama.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan 29 Februari 2016, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk membentuk holding BUMN sektoral. Menurut Presiden, holding sektoral diperlukan agar BUMN menjadi lebih besar, kuat, dan lincah. Presiden juga menyatakan, BUMN harus bisa berperan menjadi agen pembangunan.

Investor Daily

Nasori/NAS

Investor Daily