banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Bangun Infrastruktur, Permudah Izin,Gubernur Ratas Dengan Presiden Untuk Percepat Pembangunan Natuna

 

JAKARTA-(BT)-Gubernur H.Nurdin Basirun mengatakan untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Natuna, salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin, baik dalam hal perizinan pariwisata, investasi ataupun izin untuk nelayan.

“Intinya kan kita menggesa agar Natuna itu cepat tumbuh dan berkembang. Dan salah satunya perlu adanya kemudahan izin. Sehingga, diantaranya kapal nelayan lokal bisa mengisi potensi laut yang ada di Natuna,” kata Nurdin usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Kepulauan Natuna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/6/2016) siang.

Rapat ini dipimpin langsung Presiden Joko Widodo yang didampingi Wapres Jusuf Kalla. Dalam ratas itu hadir juga Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Bambang Brodjonegoto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menhub Ignasius Jonan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo serta Bupati Natuna Hamid Rizal.

Presiden Jokowi dalam kesempatan itu mengemukakan, ada tiga fokus yang ingin dikerjakan pemerintah di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Ketiga fokus itu adalah: yang pertama yang berkaitan dengan industri perikanan. Yang kedua yang berkaitan dengan industri migas. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan pertahanan.

Terkait dengan pengembangan industri perikanan, Presiden mengaku dirinya mendapatkan laporan bahwa produksi di sektor sektor kelautan dan perikanan di Natuna hanya sebesar 8,9% dari potensi yang kita miliki.

“Oleh sebab itu, ini perlu didorong lagi, dipercepat lagi, sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi kita,” tutur Presiden Jokowi.

Kemudian yang berkaitan dengan migas di Natuna, menurut Presiden, dari 16 blok migas yang ada di sekitar Natuna, baru 5 blok yang berproduksi, sementara 7 blok masih dalam tahap eksplorasi, dan 4 blok masih dalam proses terminasi. Oleh sebab itu, Presiden menginginkan ini perlu didorong agar proses-proses produksi bisa segera dilakukan.

Dan di sektor di pertahanan, lanjut Presiden, untuk menjaga sumber daya alam kita, menjaga kedaulatan kita, Natuna sebagai pulau terdepan, ia telah memerintahkan kepada TNI, khususnya TNI AL, Bakamla (Badan Keamanan Laut) agar meningkatkan patroli dan penjagaan di kawasan Natuna.

Sementara terkait beberapa infrastruktur yang ada di Natuna yang perlu dibangun, diperbaiki, Presiden Jokowi meminta  juga segera perlu dimulai.

Usai Ratas, Nurdin bersama Bupati Natuna Hamid Rizal, Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung langsung menggelar konperensi pers.

Nurdin mengatakan banyak potensi yang dimiliki Natuna dan perlu adanya campur tangan pemerintah pusat, khususnya dalam hal regulasi. Karena hal ini berkaitan erat dengan tujuan Pemerintah Provinsi Kepri, juga pemerintah pusat yang ingin mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

“Banyak potensi yang harus dikembangkan di Natuna dan perlu terus kita dorong dengan kemudahan-kemudahan izinnya. Diantaranya bidang investasi, pariwisata dan industri perikanan. Kan sayang jika kita punya potensi yang melimpah, tapi kita tidak olah,” ujar Nurdin.(Basor/Humas)

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code