banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Batam Akan Segera Berubah

BATAM -(BT)-Perkembangan perekonomian Batam dengan menyandang status perdagangan bebas dan pelabuhan bebas  khususnya tiga tahun belakangan ini kurang memenuhi harapan. Kondisi ini tentu dipengaruhi banyak faktor. Meski begitu situasi ini harus disikapi secara cermat. Salah satunya  dengan melakukan perubahan atas  pengelolaan setatus Batam dari Free Trade Zone (FTZ)  ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

 

Nantinya dalam menerapkan KEK, tidak akan ada perubahan kebijakan,  baik untuk kawasan pemukiman maupun kawasan industri, jelas Darmin Nasution saat menyampaikan Sosialisi Pengembangan Kawasan Pulau Batam di Swiss Bell Hotel Harbour Bay,  Senin (14/3/2016).

Yang ada nantinya sambung Darmin, kawasan industri yang berada di kawasan pemukiman, tidak akan ada perubahan kebijakan yang diterapkan. Pun dengan kawasan yang memang sudah menjadi kawasan industri,  semua tidak ada perubahan yang kita berlakukan. Justru baik keduanya akan makin kita perkuat. Seperti terus memberikan berbagai fasilitas guna mendukung kemajuan investasi di Batam itu sendiri. Seperti pemberian tax holiday dan juga tax allowance.

Panjang lebar Darmin juga menjelaskan akan pengaturan dualisme kewenangan yang akan makin diperjelas antara Pemko Batam dan BP Batam. Pemko dengan semangat Otonomi Daerah akan diberikan kewenangan lebih dalam menjalankan kebijakan KEK. Juga dengan BP Batam yang akan makin diperjelas kewenangannya.  Semua yang kita lakukan tersebut, dalam rangka makin menjadikan perubahan yang terbaik lagi bagi Batam, jelasnya.

Acara dilanjutkan dengan dialog dan tanya jawab. Dalam sesi dialog dan tanya jawab tersebut, terungkap kalau perubahan untuk pengembangan Batam ini dilakukan secara bertahap. Dimana diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu. Dengan masih dilakukan sosilasisi saat ini, secara tidak langsung FTZ masih berlaku. Tentunya sembari Dewan Kawasan Nasional (DKN) merumuskan konsep terbaik, baik tata ulang dan juga redesign guna kemajuan Batam, kata Darmin.

Sementara Mendagri Tcahyo Kumolo menambahkan, pihaknya akan terus memperkuat payung hukum lebih jelas lagi bagi ribuan peraturan baik undang-undang sampai peraturan daerah yang dimiliki pemerintah hingga institusi lain seperti polri, tentara nasional dan institusi lainnya di republik ini. Lebih dari separoh nanti, akan kita revisi. Termasuk makin memperkuat koordinasi dalam penerapan peraturan yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini.

Adapun Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyatakan kalau ketertinggalan sektor perdagangan bangsa ini dengan negara tetangga,  harus disikapi secara bijak.  Nilai ekspor migas Indonesia  sudah tertinggal dengan Vietnam.  Jika 2015 lalu nilai ekspor migas kita sebesar 140 miliar USS maka negara Vietnam sebesar 150 miliar USS. Juga dengan pengembangan kawasan khusus. Jika Indonesia memiliki 8 KEK dan 10 Kawasan Khusus Pariwisata maka Filipina sudah lebih banyak lagi memiliki kawasan khusus pengembangan ekonomi. Ini harus kita kejar, tegas Thomas Lembong.

Sedang Gubernur Kepri Muhammad Sani lebih menekankan bahwa perubahan dari DK ke DKN tidak sesederhana itu. Karena ada banyak warisan persoalan. Seperti persoalan ruli, dualisme dan juga tumpang tindih kewenangan. Itu dulu harus diinventarisasi persoalan-persoalannya dan dicarikan solusi, jelas Sani. Sembari menunggu perubahan, untuk tidak terus menerus mengkondisikan seolah-olah kegaduhan  atas Batam ini tidak ada solusi. Melainkan uapaya maksimal sedang terus dilakukan guna mengatasi kegaduhan yang seakan terus terjadi ini, harap Sani.

Sedang menyikapi Kepres No 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas benar-benar dalam kesungguhannya memajukan Batam, pinta Sani. Terakhir nantinya yang akan duduk dan mengelola pengembangan Pulau Batam adalah orang-orang profesional dan ini sesuai keinginan Presiden.

Sosilasi sesi pertama yang dilakukan dengan unsur pemerintah kali ini dihadiri langsung Ketua Dewan Kawasan Nasional yang juga Menko Perekonomian Darmin Nasution,  dengan para anggota Menteri Dalam Negeri Tcahyo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Marsiasmo, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Feri Mursidan Baldan, Kapolri Badroidin Haiti, Gubernur Kepri Muhammad Sani, Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak dan Perwakilan Kota Batam. Dan akan dilanjutkan dengan sesi dua dengan para pelaku usaha siang harinya. (rm/Humas)

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code