banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Agung Beri Masukan ke Perwakilan DPD

agungdpd1TANJUNGPINANG-(BT)-Rencana Revisi Tiga Undang-Undang Sistem pelayanan ruang udara atau flight information region (FIR) yang sempat diributkan Indonesia dan Singapura menjadi perhatian komite I DPD RI.  Komite I mendukung penuh langkah pemerintah mengambil alih paling lambat tahun 2019 nanti.

Sebagai langkah awalnya, Komite I kembali mencari masukan di Kepri tentang apa saja yang perlu dibahas dalam rencana revisi UU 43 tahun 2008 tentang wilayah negara.

“Khusus di Kepri ini yang berbatasan langsung dengan Singapura, kita konsen memberikan perhatian khusus,” kata Fachrul Rozi, ketua rombongan Komite I saat bertemu jajaran pemerintah Provinsi Kepri di Graha Kepri, Senin (5/10).

Selain membahas soal batas wilayah, Komite juga saat ini juga sedang konsentrasi membahas soal UU 23 tahun 2014. Menurutnya, penguatan sistem pemerintah daerah perlu dan harus dilakukan. Sebab kedepannya, desentralisasi dan pemberian wewenang pusat ke daerah wajib hukumnya.

Topik lain yang dibahas oleh komite I adalah kesiapan Kepri menghadapi pemilihan kepala daerah akhir Desember mendatang. Senator asal Aceh ini, ingin mengetahui secara langsung persiapan dan masalah yang dihadapi oleh daerah-daerah di Kepri ini.

“Kami berharap pelaksanaan pilkada nanti dapat berjalan secara nasional,” kata Fachrul.

Menanggapi hal ini, Penjabat Gubernur Agung Mulyana mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai tahapan persiapan pilkada 9 Desember mendatang. Dimulai dengan penandatanganan pakta integritas dan pemilu damai serta apel kesiapan dengan aparat keamanan.

Permasalahan yang timbul hanya di anggaran. “Itupun saya rasa sudah selesai. Karena akan dianggarkan di APBD perubahan nanti,” kata Agung.

Selanjutnya masalah FIR yang saat ini menjadi perhatian presiden Joko Widodo, Agung mengatakan bahwa pemerintah yakin bahwa 2018 sudah selesai dan diterapkan 2019.

“Pemerintah Indonesia akan berbicara dengan Malaysia dan Singapura tentang rencana pengambilalihan layanan wilayah udara ini. Dan Saya yakin, keduanya akan menerimanya,” kata pria yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Terakhir, Agung menceritakan soal pemerintah daerah. Menurut Agung, kondisi Kepri yang lengkap dengan FTZ nya belum berjalan maksimal. Sebabnya, banyak regulasi yang kerap bentrok antara satu kementerian dengan kementerian lagi. Akibatnya, masyarakat juga yang kena dampak dan akibatnya.

“Saya kemarin sempat protes dengan menteri perdagangan. Stok pangan di Kepri tinggal dua bulan saja. Harusnya aturan dipermudah,” cerita Agung. Maka dari itu, Ia meminta kepada senator-senator di DPD untuk ikut memperjuangkan keistimewaan FTZ di Kepri.

“Sebagai perwakilan rakyat Kepri, Saya mohon bapak ibu juga ikut memperjuangkan wilayah ini. Karena bagaimanapun beda karakteristiknya antara kepulauan dan daratan,” tutupnya.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul, Plt Bupati Bintan Doli Boniara dan SKPD Kepri. Sedangkan dari Komite I hadir senator Kholik Muhammad, Yakop Komidi dari Papua, Hendri Zainuddin asal Sumbar dan Muhammad Idris asal Kalimantan Barat.(HMS)

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code