banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Pemkab Bintan Gelar Rapat Mediasi Buruh Dan Manajemen PT.Numbing Jaya

numbingBINTAN-(BT)-Belum adanya kejelasan dan penyelesaian akan permasalahan yang terjadi antara PT. Numbing Jaya dengan karyawan yang melakukan mogok kerja beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Bintan mengadakan rapat dalam rangka memediasi para pekerja dengan pihak manajemen PT. Numbing Jaya, Selasa (22/9).

Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Bintan, rapat yang dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Bintan ini juga melibatkan beberapa unsur diantaranya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dan pihak kepolisian yang langsung dihadiri oleh Kapolres Bintan. AKBP. Cornelius Wisnu Adji Pamungkas.

Rapat yang berlangsung sekitar satu jam tersebut juga dihadiri oleh Manager dan KTU PT. Numbing Jaya, dan perwakilan pekerja masing-masing divisi.

Perwakilan pekerja yang tergabung dalam PUK SPSI PT. Numbing Jaya menjelaskan beberapa permasalahan yang terjadi belakangan ini sehingga menyebabkan karyawan melakukan mogok kerja.

“Karyawan-karyawan kami masih melaksanakan mogok kerja dengan damai secara tertib dan teratur,” katanya.

Dikatakannya, hampir 2 tahun terakhir, sejak bulan Mei 2014 sampai saat ini PT. Numbing Jaya kerap terlambat membayarkan gaji sebagai upah kerja kepada karyawan. Puncak permasalahannya, gaji antara bulan kerja Juli dan Agustus 2015 hingga saat ini belum mereka terima.

“Sistem perusahaan terhitung tanggal 26 Juli sampai 25 Agustus tutup buku dihitung satu bulan. Dari 26 Agustus sampai 25 September nanti jadi 2 bulan. Jadi 3 hari ke depan masa kerja kami 2 bulan belum dibayarkan, “ jelasnya.

“Sampai saat sekarang belum ada titik terangnya kapan itu upah diberikan kepada karyawan,” tambahnya.

Selain upah, serikat pekerja tersebut juga menuntut pembayaran atas pesangon bagi karyawan yang meninggal dunia dan karyawan telah memasuki masa pensiun yang setahun kebelakangan juga belum dibayarkan oleh perusahaan.

“Ada enam orang yang masa pensiunnya itu sudah satu tahun seharusnya dia dibayarkan menurut undang-undang tapi sampai sekarang belum ada realisasinya untuk pembayaran pesangon tersebut,” terangnya.

Dalam kesempatan pertemuan ini, mereka berharap rapat mediasi antara pekerja, perusahaan dan pemerintah tersebut dapat menghasilkan keputusan mengenai kepastian kapan mereka memperoleh hak-haknya.

“Bagaimana solusinya dengan manajemen agar kiranya dapat titik terangnya yang dapat kami bawa setelah dari ruang rapat ini,” imbuhnya.

Sementara itu, pihak manajemen PT. Numbing Jaya yang diwakili oleh Danielsyah, selaku Legal Officer dari kantor Medan mengakui adanya keterlambatan pembayaran gaji kepada karyawan oleh perusahaan perkebunan karet di Pulau Numbing Kecamatan Bintan Pesisir itu.

“Memang benar dari bulan Mei 2014 sampai dengan sekarang telah terjadi keterlambatan gaji karyawan,” aku Daniel.

Dijelaskannya, permasalahan itu terjadi akibat keuangan perusahaan yang tidak stabil disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya siklus tumbuhan karet pada beberapa divisi merupakan tanaman tua sehingga perlu peremajaan (penanaman ulang) dan harga jual karet yang semakin turun sementara perusahaan sudah menandatangani perjanjian dengan sejumlah pembeli (Buyer).

Selain daripada itu, hal ini juga merupakan dampak inflasi terhadap tingginya nilai tukar Dollar terhadap Rupiah yang menyebabkan goyangnya keuangan perusahaan.

Meski demikian, lanjut Daniel, perusahaan tidak lantas meninggalkan tanggung jawabnya kepada karyawan. Berbagai upaya telah dilakukan dalam meminimalisir keluhan karyawan. Salah satu upaya untuk menjamin bahwa keberlangsungan produksi perusahaan tetap berjalan, PT. Numbing Jaya yang merupakan perusahaan take over dari Sinarmas Group tersebut merubah strategi dengan sistem borongan tanpa pemecatan (PHK).

Ditambahkannya, saat ini perusahaan sedang berupaya meminjam sejumlah dana kepada pihak bank untuk menutupi kebutuhan atas upah karyawan yang belum dibayarkan. Namun, Daniel belum dapat memberikan kepastian kapan gaji tersebut akan dibayarkan mengingat proses peminjaman dana tersebut belum selesai.

“Kami sedang berusaha meminjam uang untuk membayar gaji karyawan karena yang dikeluarkan sama pemasukan tidak seimbang lagi,” terangnya menjelaskan.

Menganggapi hal itu, Penjabat Bupati Bintan, Doli Boniara mengharapkan agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara bijak tanpa merugikan salah satu pihak.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Bintan tentunya ingin bagaimana masalah ini dapat diselesaikan. Bagaimana masing-masing pihak ini bisa saling menerima,” harap Doli.

Dikatakannya demikian, mengingat di tahun sekarang perekonomian sedang mengalami kesulitan sehingga akan  berpengaruh juga terhadap kehidupan masyarakat khususnya pekerja.

Selain itu, untuk menjamin stabilitas ekonomi dan iklim investasi, Doli menginginkan solusi bersama agar lapangan kerja tetap ada dan produktifitas perusahaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Kami, Pemerintah Kabupaten Bintan masih mengharapkan win-win solution. Bagaimana pekerja tidak dirugikan dan lapangan pekerjaan tetap ada,” pungkasnya.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Kapolres Bintan, AKBP. Cornelius Wisnu Adji mengharapkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena akan mengganggu kondusifitas keamanan baik di lingkungan kerja mapun masyarakat.

“Sebisa mungkin tetap menjaga situasi kondisi baik ditempat kerja maupun di lingkungan. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya yang rugi bersama,” harap Wisnu.

Wisnu juga menyampaikan apresiasinya kepada pekerja yang melakukan aksinya secara damai dan tertib sehingga masih dalam kondisi aman ditengah permasalahan yang terjadi. Ia juga memahami kondisi PT. Numbing yang saat ini terjadi, namun permasalahan tersebut agar segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut dalam waktu lama.

“Terima kasih kepada rekan-rekan pekerja. Walaupun melaksanakan mogok kerja namun masih dalam situasi yang kondusif,” ungkapnya.

“Harus ada solusi yang terbaik karena permasalahan ini sudah berlangsung sejak 2014. Antara pihak manajemen dan karyawan harus ada kesepakatan bersama,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kadisnaker Bintan, Hasfarizal Handra mengatakan perusahaan harus bersikap terbuka kepada karyawan tentang keadaan perusahaan sebenarnya. Bahkan penjelasan tersebut sedapat mungkin ditunjukkan dengan bukti-bukti agar karyawan benar-benar memahami kondisi dan situasi yang ada.

“Tolong dijelaskan kepada karyawan apa yang sebenarnya terjadi di PT. Pulau Numbing Jaya itu,” pintanya.(HMS)

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code