banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Banleg DPR-RI Minta Masukan RUU Antimonopoli

Wakil Gubernur Kepri Memberikan Cendramata Kepada Wakil Ketua  Badan Legislasi DPR  RI Dimyat Natakusumah Saat Rapat Kusuma

Wakil Gubernur Kepri Memberikan Cendramata Kepada Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Dimyat Natakusumah Saat Rapat Kerja

TANJUNGPINANG -(BT ) -Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau kerap disebut dengan UU Antimonopoli memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Lewat undang-undang ini demokrasi ekonomi memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Namun, seiring perjalanan waktu, UU ini perlu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan jaman. Oleh sebab itu, badan legislasi (Banleg) DPR-RI mencari masukan dari seluruh Provinsi di Indonesia. “Banyak kartel yang terjadi di Indonesia seperti di bidang migas. Akan tetapi, paling banyak terjadi di bidang jasa,” kata Ketua rombongan Banleg Dimyati Natakusuma, SH MH,M.Si di aula Graha Kepri, Jumat (18/10/2013).

 

Hal ini menjadi perhatian khusus dari DPR dan Pemerintah pusat. Maka dari itu, revisi UU ini telah menjadi program legislasi nasional (prolegnas) prioritas di tahun ini. “Tujuan akhir dari revisi ini agar tercapai efisiensi ekonomi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan nasional, dan terciptanya efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Dr.Soerya Respationo,SH MH menyambut baik rencana revisi UU No.5 tahun1999 tersebut. Menurutnya, Provinsi Kepri khususnya Batam sangat membutuhkan payung hukum UU antimonopoli. “Seperti yang kita ketahui, Batam merupakan daerah yang paling diminati dalam investasi. Untuk itu, kami sangat membutuhkan UU tersebut,” katanya.

Beberapa masalah memang sempat terjadi di Batam. Salah satunya kasus persaingan usaha yang menyedot perhatian masyarakat luas adalah keberadaan taksi dan air bersih. “Dua kasus persaingan usaha ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap,” katanya.

Kedepan, Soerya berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberi kekuatan yang lebih besar lagi. “KPPU selama ini tidak memiliki kekuatan memaksa para pelaku usaha untuk menerapkan aturannya. Kami mengusulkan, kedepan KPPU dapat memiliki kekuatan memaksa,” pintanya.

Berdasarkan data yang dimiliki KPPU Provinsi Kepri , setidaknya 164 laporan persaingan yang masuk kemeja hijau. Adapun perkara yang sudah diputuskan sebanyak 27 perkara. (humas)

 

 

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code