banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Situs Cagar Budaya di Tanjungpinang Rusak

Makam Daeng  Celak

TANJUNGPINANG -Rusaknya situs cagar budaya melayu yang ada di Kota Tanjungpinang, akibat kegiatan eksploitasi bauksit yang dilakukan sejumlah perusahaan pertambangan bauksit yang beroperasi di Tanjungpinang, membuat kita semua tersentak dan prihatin.

Sejumlah situs cagar budaya yang berasal dari Kerajaan Hulu Riau tersebut, diantaranya berada di Sungai Timun, Kelurahan Kampung Bugis dan di Sungai Carang, Kelurahan Air Raja.

Pada tempat-tempat itu ada berupa cagar budaya yang harus dilindungi, seperti, Makam Daeng Celak Marwah, Makam Berparit dan Makam Sultan Ibrahim. Selain itu ada Benteng Sunagi Galang, Makam Sultan Sulaiman, Makam Sultan Ahmad, Makam Raja Ali serta Makam Dalam Pokok.

Saat ini kondisi situs cagar budaya, yang selayaknya keberadaannya harus dilestarikan tersebut, justru berada dalam keadaan rusak dan terancam punah, ujar , Rusli  warga Tanjungpinang.
Rusaknya situs cagar budaya yang memiliki nilai sejarah, akibat aktifitas tambang yang dilakukan oleh perusahaan tambang, tentunya merupakan suatu kejahatan dan pelanggaran hukum yang harus diusut oleh pihak berwajib. Jika memang lokasi tambang yang dieksploitasi oleh perusahaan tambang, mengandung situs cagar budaya, tentunya kita mempertanyakan kepada pemerintah daerah, perihal izin lokasi tambang yang telah mereka keluarkan.

Jika sebuah lokasi tambang memiliki kandungan situs sejarah, pemerintah daerah sebagai pihak yang memberikan izin lokasi tambang, harus menolak permintaan para perusahaan tambang. Bagaimanapun pemerintah daerah, harus lebih mengedepankan pelestarian situs cagar budaya. Jika pemerintah daerah mengabaikan hal tersebut, berarti pemerintah daerah turut berperan terhadap kerusakan situs sejarah yang ada di lokasi tersebut.

kemudian, jika aktifitas penambangan pada lokasi situs sejarah dilakukan secara illegal oleh para perusahaan tambang, kita meminta kepada pemerintah daerah, aparat hukum dan pihak terkait lainnya, agar sesegera mungkin mengambil tindakan tegas. Pihak terkait harus melarang perusahaan tambang melakukan aktifitas pada lokasi yang bukan merupakan areal tambang yang diizinkan.

Jika pihak terkait tidak mengambil langkah, maka kita dapat menyimpulkan, telah terjadi pembiaran oleh aparatur negara terhadap aksi illegal yang dilakukan sejumlah perusahaan tambang bauksit di Tanjungpinang dan pembiaran ini disamping nyata-nyata telah menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara dari sektor pertambangan bauksit, juga menimbulkan dampak terhadap rusaknya situs sejarah yang ada di lokasi tambang. ( adre)

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code