banner iklan Pemerintah Kabupaten Bintan

Wagub Minta Intelejen Juga Sajikan Data Ilmiah

ketua Komindo Propinsi Kepri Dr. Soeryo Respationo , SH MH Membuka Rakorda  KomindaPropinsi  Kabupaten  dan Kota  Se Propinsi Kepri

ketua Komindo Propinsi Kepri Dr. Soeryo Respationo , SH MH Membuka Rakorda KomindaPropinsi Kabupaten dan Kota Se Propinsi Kepri

 

TANJUNGPINANG -Menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kedewasaan dan kesadaran berpolitik agar kualitas demokrasi semakin baik. Untuk itu, diperlukan adanya antisipasi dan komunikasi antara komunitas intelejen dari seluruh lapisan masyarakat.

“Kita perlu menyamakan persepsi sehingga dapat melakukan pencegahan dini agar situasi politik berjalan lancar,” kata ketua Panitia Pelaksanaan Rapat koordinasi daerah, komunitas intelejen daerah Provinsi Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepri di hotel Planet Holiday, Kamis (30/05/2013).

Sementara itu, Ketua Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) provinsi Kepri, Dr.Soerya Respationo, SH MH dalam paparannya berharap intelejen daerah tidak hanya melakukan kalkulasi berbasiskan laporan yang bersifat kuantitatif saja. Akan tetapi bersifat kualitatif juga.

“Kuantitatif yang saya maksudkan adalah kajian yang hanya melihat secara kasat mata saja. Akan tetapi harus bersifat kualitatif yang berarti terukur, ilmiah yang berdasarkan data statistik dan bersifat material,” kata Soerya.

Misalnya saja dalam pemilu. Dalam sudut intelejen kuantitatifnya, Mahkamah Konstitusi banyak memenangkan para penggugat. “Seorang intelejen harus bisa melihat dari kualitatifnya dalam kajian fenomenalogis yang bisa berarti bahwa lemahnya penyelenggara pemilu sebagai subyek yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu,” jelasnya.

Berangkat dari aspek ini, maka pengambil keputusan dapat memakai data intelejen ini untuk bergerak memperkuat penyelenggaraan pemilu dalam bentuk pengawasan, dukungan agar bekerja sesuai koridor sebagai wasit yang yang baik.

Sementara itu, Dirjen Kesbangpol Drs. Tanribali Lamo, SH dalam paparannya mengatakan bahwa peran serta pemerintah dalam mensukseskan pemilu saat ini merupakan faktor utama. Hal ini tertuang dalam UU 15 tahun 2011 pasal 126. “Pemerintah wajib membantu kelancaran jalannya pemilu sesuai. Tentunya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada,” kata Lamo.

Sebab, akhir-akhir ini tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak suaranya cenderung mengalami penurunan.

Hal yang sama juga dikatakan Sekretaris Menkopolhukam, Letjen (purn) Langgeng Sulistiyono. Menurutnya, peran serta dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan demi terciptanya stabilitas dimasyarakat. Agar hal ini berjalan dengan baik, perlu dibuatkan garis koordinasi sesuai dengan instruksi presiden. (hms ,Mat )

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

*

code